Buku Hukum Perdata

BAB I

RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

1. Hukum keluarga
2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia [1924] sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1938 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHPerdata

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Isi KUH Perdata

KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 tentang Orang
2. Buku 2 tentang Benda
3. Buku 3 tentang Perikatan
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber kepada Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Buku Kesatu – Orang

Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris.

       Bab I – Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan

       Bab II – Tentang akta-akta catatan sipil

       Bab III – Tentang tempat tinggal atau domisili

       Bab IV – Tentang perkawinan

       Bab V – Tentang hak dan kewajiban suami-istri

       Bab VI – Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya

       Bab VII – Tentang perjanjian kawin

       Bab VIII – Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya

       Bab IX – Tentang pemisahan harta-benda

       Bab X – Tentang pembubaran perkawinan

       Bab XI – Tentang pisah meja dan ranjang

       Bab XII – Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak

       Bab XIII – Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda

       Bab XIV – Tentang kekuasaan orang tua

       Bab XIVA – Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah

       Bab XV – Tentang kebelumdewasaan dan perwalian

       Bab XVI – Tentang pendewasaan

       Bab XVII – Tentang pengampuan

       Bab XVIII – Tentang ketidakhadiran

Buku Kedua – Benda/Barang

Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku kedua tentang benda pada saat ini telah banyak berkurang, yaitu dengan telah diaturnya secara terpisah hal-hal yang berkaitan dengan benda (misal dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang N0. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan . Dalam hal telah diatur secara terpisah oleh suatu peraturan perundang-undangan maka dianggap pengaturan mengenai benda didalam BW dianggap tidak berlaku.

       Bab I – Tentang barang dan pembagiannya

       Bab II – Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya

       Bab III – Tentang hak milik

       Bab IV – Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga

       Bab V – Tentang kerja rodi

       Bab VI – Tentang pengabdian pekarangan

       Bab VII – Tentang hak numpang karang

       Bab VIII – Tentang hak guna usaha (erfpacht)

       Bab IX – Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan

       Bab X – Tentang hak pakai hasil

       Bab XI – Tentang hak pakai dan hak mendiami

       Bab XII – Tentang pewarisan karena kematian

       Bab XIII – Tentang surat wasiat

       Bab XIV – Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan

       Bab XV – Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan

       Bab XVI – Tentang hal menerima dan menolak warisan

       Bab XVII – Tentang pemisahan harta peninggalan

       Bab XVIII – Tentang harta peninggalan yang tak terurus

       Bab XIX – Tentang piutang dengan hak didahulukan

       Bab XX – Tentang gadai

       Bab XXI – Tentang hipotek

Buku Ketiga – Perikatan

Buku mengatur tentang perikatan (verbintenis). Maksud penggunaan kata “Perikatan” disini lebih luas dari pada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwarneming). Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

Buku ketiga bersifat tambahan (aanvulend recht) sehingga terhadap beberapa ketentuan, apabila disepekati secara bersama oleh para pihak maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur didalam BW. Sampai saat ini tidak terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai aturan mana saja yang dapat disimpangi dan aturan mana yang tidak dapat disimpangi. Namun demikian, secara logis yang dapat disimpangi adalah aturan-aturan yang mengatur secara khusus (misal : waktu pengalihan barang dalam jual-beli, eksekusi terlebih dahulu harga penjamin ketimbang harta si berhutang). Sedangkan aturan umum tidak dapat disimpangi (misal : syarat sahnya perjanjian, syarat pembatalan perjanjian).

       Bab I – Tentang perikatan pada umumnya

       Bab II – Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan

       Bab III – Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang

       Bab IV – Tentang hapusnya perikatan

       Bab V – Tentang jual-beli

       Bab VI – Tentang tukar-menukar

       Bab VII – Tentang sewa-menyewa

       Bab VIIA – Tentang perjanjian kerja

       Bab VIII – Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)

       Bab IX – Tentang badan hukum

       Bab X – Tentang penghibahan

       Bab XI – Tentang penitipan barang

       Bab XII – Tentang pinjam-pakai

       Bab XIII – Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)

       Bab XIV – Tentang bunga tetap atau bunga abadi

       Bab XV – Tentang persetujuan untung-untungan

       Bab XVI – Tentang pemberian kuasa

       Bab XVII – Tentang penanggung

       Bab XVIII – Tentang perdamaian

Buku Keempat – Pembuktian dan Kedaluwarsa

Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara (HIR) namun juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Didalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Dikenal adanya 5 macam alat bukti yaitu :

       a. Surat-surat

       b. Kesaksian

       c. Persangkaan

       d. Pengakuan

       e. Sumpah

Daluarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Selain itu diatur juga hal-hal mengenai “pelepasan hak” atau “rechtsverwerking” yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak.

       Bab I – Tentang pembuktian pada umumnya

       Bab II – Tentang pembuktian dengan tulisan

       Bab III – Tentang pembuktian dengan saksi-saksi

       Bab IV – Tentang persangkaan

       Bab V – Tentang pengakuan

       Bab VI – Tentang sumpah di hadapan hakim

       Bab VII – Tentang kedaluwarsa pada umumnya

PERIHAL ORANG DALAM HUKUM (SUBYEK HUKUM)

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti sebagai pembawa hak atau disebut juga sebagai subyek hukum. Saat ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum. Beberapa abad silam, kedudukan manusia belumlah seperti saat ini, dimana pada masa itu masih ada status manusia yang tidak dapat menjadi pembawa hak atau subyek hukum, mereka itulah yang dikenal dengan “budak atau hamba sahaya”. Hal yang  berkaiatan dengan kehilangan kedudukan sebagai subyek hukum adalah “kematian perdata”, yakni hukuman yang menyatakan sesorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi. Hal ini pun sudah tidak berlaku lagi saat ini. Yang dimungkinkan saat ini ialah pencabutan hak untuk sementara waktu bagi para terhukum (narapidana), seperti pencabutan  kekuasaan  sebagai wali, dan hak untuk masuk TNI.

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subyek hukum dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan untuk kasus tertentu dapat ditarik mundur pada saat masih dalam kandungan dengan catatan setelah dilahirkan bayi tersebut terus hidup.

Meskipun menurut hukum saat ini sudah tidak ada lagi orang yang tidak dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum namun tidak semua orang diperkenankan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum sendiri.Hal ini ditujukan bagi orang-orang yang dianggap “tidak cakap hukum” atau “kurang cakap hukum”. Mereka ini dalah orang-orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan oarng yang gila dimana harus selalu diwakili oleh orangtua, wali atau kuratornya.

Menurut KUHPerdata (BW), yang dimaksud orang yang masih di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun kecuali mereka telah kawin. Yang menjadi catatan khusus dalam BW adalah bagi para perempuan yang telah kawin tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum sendiri tetapi harus dibantu oleh suaminya. Istri di sini masuk dalam kategori sebagai orang yang dianggap kurang cakap hukum untuk bertindak sendiri. Selain itu di dalam BW terdapat berbagai pasal yang secara khusus membedakan antara kecakapan laki-laki dan perempuan, misalnya :

1. Seorang perempuan dapat kawin jika ia sudah berumur 15 tahun, sedangkan laki-laki jika ia sudah berumur 18 tahun;
2. Seorang perempuan tidak diperbolahkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan untuk laki-laki tidak terdapat larangan seperti itu;
3. Seorang laki-laki baru diperbolehkan mengakui seseorang sebagai anaknya, jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun, sedangkan untuk perempuan tidak ada pembatasan seperti itu.

Di samping orang atau manusia yang dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum, masih ada pihak lain yang dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum, yakni badan atau perkumpulan. Badan atau perkumpulan ini dapat mempunyai kekayaan sendiri serta ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan para pengurusnya, bahkan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan. Badan atau perkumpulan ini disebut dengan Badan Hukum atau rechtspersoon. Badan hukum di sini dapat dalam bentuk PT,CV,Koperasi,Yayasan, Partai Politik dan sebagainya asalkan telah memiliki legitimasi yang disahkan oleh lembaga atau departemen terkait.

Sebagai pembawa hak atau subyek hukum, baik orang maupun badan hukum harus memiliki tempat tinggal, kedudukan, atau domisili. Hal ini diperlukan untuk menetapkan beberapa hal apabila terkait dengan kasus atau persoalan hukum. Sebagian orang mempunyai domisili mengikuti orang lain, misalnya seorang istri mengikuti domisili suaminya, seorang anak yang masih di bawah umur mengikuti domisili orangtuanya, dan orang yang di bawah pengawasan mengikuti domisili kuratornya. Ada juga domisili yang dipilih karena behubungan dengan suatu urusan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domisili di kantor seorang notaries atau di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan kedua pihak jika terjadi perkara di pengadilan.

Orang yang sudah mati pun memerlukan domisili untuk mennetukan proses pembagian  waris berpatokan pada hukum mana. Di sinilah yang dimaksud dengan “rumah kematian” dalam KUHPerdata untuk memudahkan proses hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal.

HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 BW. Dalam pasal tersenut dinyatakan bahwa perkawinan akan sah manakala memenuhi syarat-syarat dalam BW dan mengesampingkan syarat-syarat lainnya termasuk peraturan agama. Asas yang berlaku dalam BW adalah asas monogamy. Artinya apabila ada sesorang yang berpoligami maka hal tersebut masuk dalam pelanggaran ketertiban umum dan dibatalkan. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam BW adalah :

1. Kedua pihak telah cukup umur, yakni 18 tahun untuk lelaki dan 15 tahun untuk perempuan;
2. Harus ada persetujuan kedua belah pihak;
3. Untuk perempuan yang pernah kawin maka harus melewati terlebih dahulu 300 hari untuk dapat kawin lagi;
4. Tidak ada larangan dalam UU bagi kedua pihak;
5. Untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu :

1. Pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada pegawai pencatatan sipil;
2. Pengumuman (afkondiging).

BW memberikan kepada beberapa orang untuk mencegah atau menahan (stuiten) dilangsungkannya perkawinan, yaitu :

1. Suami atau istri serta anak-anak dari pihak yang hendak kawin;
2. Orangtua kedua pihak;
3. Jaksa.

Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi
persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat
mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah. perjanjian pranikah
(Prenuptial Agreement) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak
biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan
adat timur dan lain sebagainya

Oleh karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian
pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya
dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul
pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan
oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis?

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat
sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang
akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara
suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa
saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan
harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon
istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian
disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum
terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada
awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang
memiliki warisan besar.

2. Apakah membuat perjanjian pra nikah dibenarkan secara hukum dan agama?

Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan
hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini
telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu:”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. dalam penjelasan pasal 29 UU
No.1/1975 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian
dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilemana
melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah
sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat : “Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian
tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam
perkawinan”

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH
Per. Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini telah mengkoreksi ketentuan
KUH Per (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUH
Per: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah
berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan
sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi tata
susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala
ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya”

Bila dibandingkan maka KUH Per hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra
nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU
Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang
diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat

Secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam AQ Al-baqarah :2 dan
Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing.
Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian
pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian pranikah yang
isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan
mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal
tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri,
masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupu orangtua suami yang masih
hidup.Hal diatas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain
Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut’ah (kawin kontrak).
Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai”

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria
dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk kebersamaan seluruh
hidup (Consorsium totius Vitac) diantara mereka menurut sifat kodratnya
terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan
anak. Sementara untuk agama Hindu, hukum yang mengatur khusus tentang
perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian
yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu maka perjanjian
itu tidak sah. Begitu pula dengan agama budha, menurut hukum perkawinannya
(HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan
khush tentang perjanjian perkawinan, dimana berarti terserah para pihak yang
bersangkutan asal perjanjian yang diabuat tidak bertentangan dengan agama
Budha Indonesia, UU No. /1975 dan kepentingan Umum (Prof. Hilman Hadikusuma,
SH, Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan
hukum agama, CV. Maju
Mandar, Bandung, 1990, hlm. 60)

3. Apa Saja Isi Perjanjian Pranikah?

Isi Perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan
menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan diatas dalam
point 1.

Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia
termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 :
para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar
kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan
timbul selama masa perkawinan, antara lain :

– Tentang pemisahan harta kekayaan.

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala
harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa
disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah,
disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau
mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik
selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan,
perceraian, atau kematian.
Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak
dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam
Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan
mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian
tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
RT”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi
ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta
bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya
kebutuhan RT”. Untuk biaya kebutuhan RT istri dapat membantu suami dalam
menanggung biaya kebutuhan RT, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian
pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta,
bisa saja diperjanjiankan tentang bagaimana cara pembagian harta.

– Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian
pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi
tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang
dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa
pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian .

HUKUM KELUARGA

1. Keturunan

Seorang anak sah (wettig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak sang ayah tentunya sulit untuk ditentukan secara sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut KUHPerdata menetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orangtuanya dihapuskan, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah. Namun jika seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan orangtuanya, maka ayahnya (suami) berhak menyangkal sahnya anak tersebut, kecuali jika sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum perkawinan berlangsung atau jika si ayah (suami) hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan ditandatanganinya.

Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan “naturlijk kind”. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem KUHPerdata dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya. Barulah dengan “pengakuan” (erkenning) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat diterimanya harta warisan dari orangtua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada, kecuali apabila telah dilakukannya “pengesahan” anak (wettiging) yang merupakan suatu langkah lanjutan setelah pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orangtua yang telah mengakui anaknya, melakukan perkawinan secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari perkawinan juga membawa pengesahan anak. Jika pada saat perkawinan tersebut kedua orangtua itu belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan “surat-surat pengesahan” (brieven van wettiging) dari kepala negara.

Perlu diketahui bahwa KUHPerdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspel) atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin.

2. Kekuasaan orangtua

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama kedua orangtua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orangtua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dibebaskan manakala orangtua tersebut dianggap tidak cakap/mampu untuk memelihara serta mendidik anak.Namun jika orangtua melakukan perlawanan maka kejaksaan tidak dapat memaksa.  Selain itu kekuasaan orangtua dapat dicabut berdasarkan keputusan Hakim dengan alasan sesuai UU.

3. Perwalian

Perwalian (voorgdij) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya serta pengurusan benda atau kekayaan anak itu diatur oleh UU. Anak yang berada di bawah perwalian adalah : (1) anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaanya sebegai orangtua,(2)anak sah yang orangtuanya telah bercerai,(3) anak yang lahir di luar perkawinan.

4. Pendewasaan

Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasakan perlu untuk mempersamakan anak yang masih di bawah umur dengan orang dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam mengurus kepentingannya. Untuk memenuhi hal tersebut diadakanlah peraturan tentang “handlichting”, yaitu suatu pernyataan tentang seorang anak yang belum dewasa sepenuhnya atau beberapa hal saja dipersamakan dengan orang dewasa. Permohonan untuk dipersamakan dengan orang dewasa dapat dilakukan oleh anak yang telah berusia 20 tahun dan diajukan kepada Presiden yang akan memberikan keputusannya setelah mendengar nasehat dari MA. Namun untuk persoalan perkawinan, tetap masih memerlukan izin orangtua.

5.Pengampuan

Orang dewasa yang menderita sakit ingatan harus berada di bawah pengampuan atau curatele. Permintaan untuk berada di bawah pengampuan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dan jika diterima akan diumumkan dalam Berita Negara.

6. Orang yang hilang

Jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya, maka atas permintaan orang yang berkepentingan atau atas permintaan jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk mengurus kepentingan tersebut. Jika kekayaan orang yang hilang tersebut tidak terlalu besar maka pengurusannya dapat diserahkan kepada keluarganya. Jika telah lewat 5 tahun terhitung sejak hilang, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta pada Hakim untuk mengeluarkan pernyataan yang menerangkan orang yang hilang tersebut telah meninggal.

Untuk orang hilang yang disebabkan mengurus kepentingannya, maka untuk meminta surat pernyataan Hakim harus terlebih dahulu menunggu selama 10 tahun. Hal ini juga biperuntukan bagi suami atau istri yang ditinggal pergi itu untuk dapat meminta izin kawin lagi.

HUKUM BENDA

Benda (zaak) dalam ari sempit dapat diartikan  sebagai barang yang terlihat saja. Adapun dalam pengertian yang luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda mengandung arti sebagai obyek dalam hukum.

Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam :

1. Benda yang dapat diganti (seperti :uang) dan yang tidak dapat diganti (seperti :kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan (seperti : jalan).
3. Benda yang dapat dibagi (seperti :beras) dan yang tidak dapat dibagi (seperti:binatang).
4. Benda yang bergerak (seperti alat rumah tangga) dan yang tidak bergerak (seperti tanah).

Benda pada point ke 4 adalah yang paling penting sebab memiliki implikasi dalam hukum.

Pengertian benda yang tidak bergerak (onroerend) memilki beberapa sebab, yaitu :

1. Karena sifatnya, contoh tanah dan segala macam benda atau tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut.
2. Karena tujuan pemakaiannya, seperti mesin pabrik. Meskipun pada prinsipnya mesin pabrik dapat digerakan atau dipindahkan namun karena pada umumnya mesin pabrik dipergunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dipindah-pindahkan maka termasuk benda yang tidak bergerak dengan sebab tujuan pemakaiannya.
3. Karena ditentukan oleh UU, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Contoh hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda yang tidak bergerak.

Adapun pengertian benda yang bergerak, juga memiliki beberapa sebab, yaitu :

1. Karena sifatnya,yaitu benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Contoh alat rumah tangga.
2. Karena penetapan UU, contoh penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat obligasi negara dan sebagainya.

Beberapa hak kebendaan

Hak kebendaan (zakelijk recht) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.

1. Bezit. Hak ini merupakan hak khusus yang terdapat dalam hukum barat. Hak bezit secara sederhana dapat diartikan sebagai hak penguasaan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dilindungi oleh hukum tanpa mempersoalkan kepemilikan yang sesungguhnya. Bezit dapat juga diartikan sebagai “menduduki”. Contoh nya ialah apabila terdapat sarang tawon di pohon, lalu kita mengambil sarang tawon tersebut dan kita kuasai dan kemudian kita jual, maka hal tersebut merupakan hak bezit yang kita dapatkan.

      Bezit atas suatu benda yang tidak bergerak memberikan hak-hak sebagai berikut :

1.  
• Seorang bezitter (yang menduduki) tidak dapat diusir begitu saja oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim.
• Seorang bezitter berhak atas penghasilan benda yang selama ini dikuasainya dan tidak perlu untuk mengembalikan kepada si pemilik asli meskipun bezitter tersebut dikalhkan dalam pengadilan.
• Seorang bezitter dapat memperoleh hak milik jika si pemilik asli telah begitu lama dan lewat batas waktu tidak mengurusi benda tidak bergerak tersebut.
• Seorang bezitter dapat meminta perlindungan kepada hakim jika mengalami gangguan.

1. Eigendom, yaitu hak yang palin sempurna atas suatu benda. Seseorang yang memiliki hak ini dapat berbuat apa saja berkaitan dengan benda tersebut, seperti menjaul, menggadai, menyewakan bahkan merusaknya. Hak eigendom dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu :
• Pengambilan, contoh membuka lahan tanah baru, dan memancing ikan.
• Natrekking yaitu jika suatu benda bertambah luas karena perbuatan alam, contoh tanah yang menjadi lebih luas setelah terjadi longsor.
• Lewat waktu.
• Pewarisan.
• Penyerahan.

Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain

1. Erfdienstbaarheid atau servituut, yaitu suatu beban yang yang diletakan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Contohnya ialah hak untuk mengalirkan air di saluran air yang terletak di atas pekarangan orang lain.
2. Hak opstal, yaitu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain.
3. Hak erfacht, yaituhak untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa.
4. Hak vruchtgebruik, yaitu hak untuk menarik penghasilan dari benda milik orang lain dengan kewajiban menjaga agar benda tersebut tetap dalam keadaan semula.
5. Pandrecht yaitu dikenal pula dengan istilah hak gadai.
6. Hypotheek, yaitu hak atas benda yang tidak bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari benda itu. Hak ini sama dengan hak pandrecht hanya berbeda pada jenis bendanya.

Lahirnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Dengan lahirnya UU tersebut, maka Buku II KUHPerdata (BW) sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak berlaku lagi kecuali hypotheek yang tetap berlaku. Berdasarkan UU tersebut hak atas tanah meliputi :

1. Hak milik, yaitu hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial.
2. Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun dan dapat diperpanjang.
3. Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau oelh pemiliknya.
4. Hak Sewa, yaitu hak mempergunakan tanah milik orang lain oleh sesorang atau badan hukum untuk keperluan bangunan dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

HUKUM WARIS

Berbicara mengenai hukum waris di Indonesia, maka kita harus berhadapan dengan 2 (dua) sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. sistem hukum waris perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia dan
2. sistem hukum waris secara Islam, yang masih terbagi dalam beberapa mashab, yaitu:
a. Perhitungan waris berdasarkan Mashab Syafei
b. Perhitungan waris berdasarkan Mashab Hambali
c. Perhitungan waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan kita kali ini adalah sistem pewarisan menurut hukum perdata Barat, yang terutama berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama selain Islam, atau yang bagi yang beragama Islam namun “menundukkan ” diri ke dalam hukum pewarisan perdata Barat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata barat (untuk selanjutnya akan lebih mudah jika kita sebut “BW” atau Burgerlijk Wetboek”, prinsip dari pewarisan adalah:
1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (pasal 830 BW)
2.Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (pasal 832 BW)

Sebagai konsekwensi dan kedua hal tersebut maka, dapat diartikan bahwa dalam hal pemilik harta masih hidup, dia tidak dapat mewariskan apapun kepada ahli warisnya. Sehingga, dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kepada keturunannya yang ditujukan agar keturunannya dapat memiliki hak atas barang tersebut setelah meninggal dunia (dalam bentuk hibah misalnya) maka hal tersebut dianggap sebagai “Hibah Wasiat”. Dimana barang tersebut baru beralih pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia.. Dalam hal pemberian barang tersebut diberikan pada saat si pemberi barang masih hidup, tanpa diberikan suatu imbalan berupa uang, maka hal tersebut disebut sebagai “Hibah” saja. Mengenai hibah ini akan saya bahas lebih detil pada section tersendiri.

Kembali lagi kepada prinsip pewarisan, yaitu mengenai “hubungan darah”/ Berdasarkan Prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung. maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris adalah:

1. Golongan I, yang terdiri dari: suami/isteri yang hidup terlama dan anak2 serta cucu (keturunan) pewaris (dalam hal anak pewaris meninggal dunia). (pasal 852 BW)

2. Golongan II adalah: orang tua dan saudara kandung dari pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris. (pasal 854 BW) Golongan II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal golongan I tidak ada sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris golongan I, maka golongan I tersebut “menutup” golongan yang diatasnya

3.Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (pasal . Contohnya: kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Mereka mewaris dalam hal ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada

4.GolonganIV.
-Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu
-keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris
– saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam di hitung
dari pewaris.

Bagaimana dengan anak angkat?. Karena prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka secara hukum anak angkat atau anak tiri (yang bukan keturunan langsung dari pearis ) tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung dari pewaris. Namun dimungkinkan bagi anak angkat tersebut untuk menerima warisan dengan cara pemberian Hibah atau “Hibah wasiat” (pasal 874 BW).

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Keluarga Bambang (bukan nama sebenarnya) di Solo, misalnya. Mereka mempunyai permasalahan seputar warisan sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada beberapa ahli waris yang beritikad buruk. Karena itu keluarga Bambang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Hingga awal tahun 2006, kasusnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi setempat dan belum ada putusan.

Ilustrasi ini hanya satu dari banyak masalah harta waris yang masuk ke pengadilan. Mengingat banyaknya kasus semacam ini, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan ini diselesaikan dengan Hukum Waris menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berhak Mendapatkan Warisan.

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan.

Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris (Lihat Boks 4 golongan pembagian waris). Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Tidak Berhak Menerimanya.

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

Pengurusan Harta Warisan.

Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.

Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan
A. GOLONGAN I.

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian.

Ayah
Ibu
Pewaris
Saudara
Saudara

B. GOLONGAN II.

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.

Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian

C. GOLONGAN III.

kakek
nenek
kakek
nenek

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu.

D. GOLONGAN IV.

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

HUKUM PERJANJIAN

Dalam Buku III BW istilah yang dipergunakan adalah “Perikatan”. Istilah “Perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari istilah “Perjanjian”. Dalam “Perikatan” diatur juga hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan  (zaakwaarneming).

Apabila kita coba membuat perbedaan sederhana antara perikatan dengan perjanjian, maka perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

Definisi perikatan menurut BW ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”. Prestasi menurut UU dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang;

2. Melakukan suatu perbuatan;

3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sumber-sumber perikatan :

1. Persetujuan (perjanjian)

2. UU, dimana terbagi lagi kepada :

            1.2. UU saja, yaitu perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.

            2.2. UU karena suatu perbuatan orang, yang terbagi lagi :

                        2.2.1. Perbuatan yang diperbolehkan

                        2.2.2. Perbuatan yang berlawanan hukum.

Dalam BW terdapat suatu macam perikatan yang dinamakan “naturlijke vebintenis”, yaitu suatu perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum, atau boleh dikatakan sebagai suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Contoh perikatan ini antara lain ialah : hutang-hutang yang terjadi karena perjudian, oleh pasal 1788 BW tidak dizinkan untuk menuntut pembayaran.

Buku III BW menganut asas “kebebasan”, sebagaimana tersimpul dalam pasal 1338 BW yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Macam-macam perikatan:

1. Perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu.

3. Perikatan yang membolehkan memilih.

4. Perikatan tanggung menanggung.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan penetapan hukuman.

Hapusnya perikatan :

1. Pembayaran;

2.Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat.

3. Pembaharuan hutang;

4. Kempensasi atau perhitungan hutang timbal balik;

5. Percampuran hutang;

6. Pembebasan hutang;

7. Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian;

8. Pembatalan perjanjian;

9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;

10. Lewat waktu.

Beberapa perjanjian khusus yang penting

1. Perjanjian jual beli, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.
2. Perjanjian sewa-menyewa, yaitu suatu perjanjian diaman pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Pihak penyewa memikul dua kewajiban poko, yaitu :(1) membayar uang sewa pada waktunya, (2) memelihara barang yang disewa sebaik-baiknya, seolah-olah barang miliknya sendiri.
3. Pemberian atau hibah (schenking), yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada  pihak yang lainnya yang menerima pemberian itu.
4. Persekutuan (maatschap), yaitu suatu perjanjian dimana beberapa orang bermufakat untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh. Persekutuan merupakan suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana, bahkan diperbolehkan seorang anggota hanya menyumbangkan tenaga saja.Untuk perjanjian model ini tidak diperlukan adanya suatu akte. Perjanjian ini dikenla juga dengan sebutan “perjanjian consensueel” yaitu perjanjian yang dianggap sudah cukup jika ada kata sepakat.
5. Penyuruhan (lastgeving), yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
6. Perjanjian pinjam, meliputi 2 aspek, yaitu : (1) perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti, seperti peminjaman mobil, motor dan lain-lain, (2) perjanjian pinjaman barang yang dapat diganti, seperti meminjam uang, beras dan lain-lain.
7. Penangguhan hutang, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pada pihak lainnya, bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang, apabila si berhutang tidak menepati kewajibannya.
8. Perjanjian perdamaian, yaitu suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan sementara hak-hak atau tuntutannya. Perjanjian semacam ini harus tertulis.
9. Perjanjian kerja, terbagi 3 macam, yaitu :(1) perjanjian perburuhan yang sejati, adalah suatu perjanjian yang menerbitkan suatu hubungan terbatas antara buruh dan majikan, diperjanjikan suatu upah, dan dibuat untuk waktu tertentu,(2) pemborongan pekerjaan, ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula, (3) perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan terlepas, seperti seorang kuli mengangkut barang atau seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya..

DEFINISI HUKUM PERDATA
Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :
1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
? Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
? Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
3. Sudikno Mertokusumo
? Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yag lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.
4. Prof. R. Soebekti, S.H.
? Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Definisi secara umum :
? Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang / badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :
1. norma peraturan
2. sanksi
3. mengikat / dapat dipaksakan

AZAS-AZAS HUKUM PERDATA
o Azas Individualitas
o Azas Kebabasan Berkontrak

Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )

Azas Individualitas
? Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb.

Batasan terhadap azas individualitas :
a. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
b. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
c. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

Azas Kebebasan Berkontrak
? Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Azas Monogami
Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

PERKEMBANGAN KUHPerdata DI INDONESIA
? Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804.
? Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon.
? Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda.
? KUHPerdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek” (BW) dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848.
? Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada (termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.
? Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :
o Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek
o Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September 1963, dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238, 1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan 1682.
o Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
A. Menurut Ilmu Pengetahuan
Buku I : Hukum Perorangan (Personenrecht)
Buku II : Hukum Keluarga (Familierecht)
Buku III : Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)
Buku IV : Hukum Waris (Erfrecht)
B. Menurut KUHPerdata
Buku I : Perihal Orang (Van Personen)
Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)
Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennisen)
Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring)

HUKUM PERORANGAN
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.
Subjek hukum terdiri atas :
1. Manusia / Perorangan ( Natuurlijk Persoon )
2. Badan Hukum ( Rechtpersoon )
Status manusia sebagai subjek hukum merupakan kodrat / bawaan dari lahir, sedangkan status badan hukum sebagai subjek hukum ada karena pemberian oleh hukum.

Manusia dan badan hukum sama-sama manyandang hak dan kewajiban. Hal-hal yang membatasi kewenangan hukum manusia adalah tempat tinggal, umur, nama dan perbuatan seseorang.

NAMA, KEWARGANEGARAAN DAN DOMISILI
Kegunaan nama :
– membedakan satu individu dengan individu lainnya
– mengetahui hak dan kewajibannya
– sebagai identifikasi seseorang sebagai subjek hukum
– untuk mengetahui keturunan, asal usul seseorang
– dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pembagian harta warisan

Kewarganegaraan dapat mempengaruhi kewenangan berhak seseorang, contoh : dalam pasal 21 (1) UUPA ? hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.

Domisili / tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang melakukan kegiatannya sehari-hari.

Macam-macam domisili :
A. tempat kediaman sesungguhnya, terbagi atas :
– tempat kediaman bebas ? bebas memilih tenpa dipengaruhi pihak manapun.
– tempat kediaman tidak bebas ? terikat oleh pihak lain, mis: rumah dinas.
B. tempat kediaman yang dipilih, terbagi atas :
– dipilih atas dasar ketetapan UU ? dalam hukum acara, waktu melakukan eksekusi dari vonis.
– Dipilih secara bebas ? misal dalam waktu melakukan pembayaran, dipilih kantor notaris.

KEWENANGAN BERHAK
? kewenangan untuk mendukung hak dan kewajiban keperdataan.

Kewenangan berhak manusia ada sejak dia dilahirkan hidup ( jika dilahirkan meninggal, tidak ada kewenangan berhak ? pasal 2 BW ) sampai ia meninggal tanpa tergantung pada faktor agama, jenis kelamin, keadaan ekonomi, serta kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kewenangan berhak badan hukum diawali sejak berdiri dan diakhiri dengan dibubarkannya badan hukum tersebut.

Yang membatasi kewenangan berhak manusia :
? Kewarganegaraan
? Tempat tinggal
? Kedudukan / jabatan
? Tingkah laku / perbuatan
? Jenis kelamin, hal tiada ditempat

Kewarganegaraan
Yang membatasi kewenangan berhak WNA di Indonesia:
o Tarif pajak lebih tinggi
o Tidak boleh berpolitik dan berideologi
o Terbatas dalam kegiatan perseroan dan perkumpulan
o Tidak boleh duduk dalam pemerintahan

Tempat tinggal
Contoh: seseorang yang berdomosili di kota Batam tidak dapat menjadi pemilih pada Pemilu walikota Tanjungpinang.

Kedudukan / jabatan
Contoh : hakim dan pejabat hukum tidak boleh memiliki barang-barang dalam perkara yang dilelang atas dasar keputusan pengadilan.

Tingkah Laku / Perbuatan
Contoh : kekuasaan orangtua / wali dapat dicabut oleh pengadilan jika orangtua/wali tersebut pemabuk, suka aniaya anak, dsb.

Jenis Kelamin dan hal tiada ditempat
Antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan hak dan kewajiban. Dikatakan hal tiada ditempat / keadaan tidak hadir apabila tidak ada kabar atau pemberitahuan untuk waktu yang cukup lama (5 tahun berturut-turut). Bisa disebabkan meninggal, tidak tahu asal usul, dsb.

KECAKAPAN BERBUAT
Orang yang cakap (wenang melakukan perbuatan hukum ) menurut UU adalah :
1. orang yang dewasa ( diatas 18 tahun) atau pernah melangsungkan perkawinan
2. tidak dibawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, pemboros, dll.
3. tidak dilarang oleh UU, misal orang yang dinyatakan pailit oleh UU dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.

Pendewasaan ? meniadakan keadaan belum dewasa kepada seseorang agar dapat melakukan perbuatan hukum.

2 macam pendewasaan :
a. penuh (sempurna), anak dibawah umur memperoleh kedudukan sama dengan orang dewasa dalam semua hal.
b. terbatas, hanya disamakan dalam hal perbuatan hukum, namun tetap berada dibawah unmur.

PENGAMPUAN

keadaan dimana seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya, karena sifat-sifat pribadinya sehingga oleh hukum dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Curandus ? orang yang dibawah pengampuan
Curator ? orang yang ditunjuk sebagai wakil dari seorang curandus
Curatele ? lembaga pengampuan

Pengampuan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan pada adanya permohonan, yang dapat diajukan oleh :
? Keluarga sedarah
? Keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai derajat keempat
? Suami terhadap istri dan sebaliknya
? Diri sendiri
? Kejaksaan

Akibat pengampuan :
o Orang tersebut kedudukannya sama dengan anak dibawah umur
o Perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan ( dapat dimintakan pembatalannya oleh curator)
o Pengampuan berakhir apabila keputusan hakim tersebut dicabut atau karena meninggalnya curandus

BADAN HUKUM ( RECHTPERSOON)
Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa badan hukum itu :
• Adalah persekutuan orang-orang
• Dapat melakukan perbuatan hukum
• Mempunyai harta kekayaan sendiri
• Mempunyai pengurus
• Mempunyai hak dan kewajiban
• Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Istilah badan hukum tidak ada dalam KUHPerdata, namun dalam Buku III KUHPerdata, terdapat istilah perkumpulan, yang terbentuk oleh adanya suatu perjanjian khusus. Perkumpulan itu dapat kita artikan dengan badan hukum.

Syarat berdirinya badan hukum :
A. Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status hukum
B. Syarat Material :
1. yang diminta oleh UU ( pasal 1653 KUHPerdata )
2. menurut doktrin : adanya kekayaan yang terpisah, tujuan, kepentingan tersendiri dan organisasi yang teratur.

Pembagian badan hukum
Menurut Jenisnya :
a. Badan Hukum Publik (negara, pemda, BI, Perusahaan Negara berdasarkan PP, dsb)
b. Badan Hukum Perdata (PT, koperasi, parpol, yayasan, badan amal, wakaf, dsb)

Menurut Sifatnya :
a. Korporasi (gabungan orang yang mempunyai kewajiban yang berbeda dengan anggota lainnya)
b. Yayasan (tiap kekayaan bukan merupakan kekayaan orang/badan dan diberi tujuan tertentu)

Teori-Teori Badan Hukum
? Teori Fictie ( F.C. von Savigny; da Houwing; C.W. Opzoomer)
? Badan hukum merupakan orang buatan yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.
? Teori Harta Kekayaan (A. Brinz; E.J.J. van der Heyden)
? Hanya manusia yang bisa menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan yang terikat dengan tujuan tertentu yang dinamakan badan hukum.
? Teori Milik Bersama (Planiol; Molengraaff)
? Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban para anggota bersama. Badan hukum hanya suatu konstruksi yuridis saja.
? Teori Kenyataan Yuridis (Mejers)
? Badan hukum merupakan suatu realiteit, konkrit, riil walaupun tidak bisa diraba. Mejers menekankan agar dalam mempersamakan badan hukum dengan manusis hanya pada bidang hukum saja.
? Teori Organ (Otto van Gierke; Mr. L.C. Polano)
? Badan hukum bukan abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek, tetapi merupakan sesuatu yang riil yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada (pengurus & anggota) sama seperti manusia lainnya.

Yang bertindak mewakili badan hukum adalah para pengurusnya yang penunjukkannya berdasarkan AD/ART dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

CATATAN SIPIL
? suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menyangkut status keperdataan dan terbuka untuk umum.

Macam-macam akta catatan sipil :
Akta kelahiran ? mencatat peristiwa kelahiran seseorang.
a. Akta Kelahiran Umum, mencatat berdasarkan waktu pelaporan kelahiran dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja (WNI) dan 10 hari kerja (WNA).
b. Akta Kelahiran Istimewa, mencatat kelahiran bagi laporan yang telah melampaui batas waktu.
c. Akta Kelahiran Dispensasi, mencatat mereka yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985.
Akta Kematian ? mencatat peristiwa kematian seseorang.
Akta Perkawinan ? mencatat peristiwa perkawinan.
Akta Perceraian ? mencatat peristiwa perceraian.

HUKUM PERKAWINAN
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan:
? suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Syarat dapat melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 UUPP:
? Persetujuan kedua belah pihak
? Seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orangtua, jika orangtua sudah meninggal dapat meminta persetujuan dari wali/keluarga yang mempunyai hubungan darah garis lurus keatas.

Azas-azas Perkawinan
1. Tujuan Perkawinan
? membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Membentuk keluarga : membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak.
Membentuk rumah tangga : membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
2. Sahnya perkawinan
? jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatat dalam catatan sipil.
3. Azas Monogami
? seorang suami / istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri / suami. Jika dikehendaki dan diizinkan oleh agamanya, maka seseorang suami dapat beristri lebih dari satu setelah memenuhi persyaratan yang diputuskan pengadilan.
4. Prinsip Perkawanan
? kedua belah pihak sudah dewasa dan matang jiwa raganya. Perkawinan dilarang antara mereka yang mempunyai hubungan darah garis lurus keatas dan kebawah.
5. Mempersukar Terjadinya Perceraian
? karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka UU menganut prinsip ini mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan Kedudukan Istri
? hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami baik dalam kehidupan rumah maupun masyarakat.

Pencegahan Perkawinan
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat.
Syarat dapat melangsungkan perkawinan :
a. pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
b. terkena larangan perkawinan pasal 8 UUPP
c. tidak terikat perkawinan dgn orang lain, apabila terikat, harus mendapat izin dari istri pertama dan diizinkan pengadilan untuk kawin lagi
d. tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur sendiri

Pihak yang berhak mencegah perkawinan :
a. keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah
b. saudara
c. wali
d. wali nikah
e. pengampu dari salah satu calon mempelai
f. pihak-pihak yang berkepentingan

Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain dan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
Pihak yang dapat membatalkan perkawinan :
a. keluarga dalam garis lurus keatas masing-masing pihak
b. suami atau istri
c. pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan

Akibat Perkawinan
Terhadap suami dan istri, harus:
o Memikul kewajiban hukum, setia, hak dan kedudukan seimbang
o Tinggal bersama
o Suami melindungi keluarga
o Hubungan mengikat / timbal balik

Terhadap harta perkawinan:
o Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing.
o Harta perkawinan adalah benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan kata lain jika terjadi perceraian, harta perkawinan harus dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain

Terhadap keturunan / kedudukan anak:
o Kekuasaan orangtua mulai sejak kelahiran anak dan berakhir ketika anak dewasa/menikah/dicabut oleh pengadilan.
o Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sekalipun kehilangan kekuasaan sebagai orangtua/wali.
o Anak menjadi ahli waris yang sah.

Putusnya Perkawinan
Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh :
1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Alasan mengajukan perceraian :
a. setelah adanya perpisahan meja dan ranjang serta pernyataan bubarnya perkawinan
b. alasan lain seperti berbuat zina, meninggalkan pihak lain tanpa alasan, melakukan KDRT, cacat badan / penyakit, tidak bisa menjalankan kewajiban, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Tata cara perceraian diatur dalam pasal 14-18 PP no 9/1975. Perceraian atas keputusan pengadilan terjadi karena adanya gugatan perceraian istri terhadap suami (cerai gugat)

Perceraian diajukan suami ? cerai talaq
Perceraian diajukan istri ? cerai gugat

Proses perceraian
1. Pemanggilan
• dilakukan oleh jurusita PN atau petugas PA
• dipanggil 3 hari sebelum sidang
• Jika tidak jelas maka pemanggilan dilakukan dengan cara pengumuman baik melalui pengadilan, media massa maupun perwakilan RI di Luar Negeri.
2. Persidangan
• 30 hari setelah gugatan diterima
• Dapat hadir sendiri / didampingi kuasa haknya
• Pemeriksaan dengan sidang tertutup
• Gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat
3. Perdamaian
• Dilakukan sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan hakim
• Perdamaian dapat dilakukan oleh pengadilan dengan/tanpa abntuan pihak lain seperti mediator
• Jika terjadi perdamaian maka gugatan baru tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama
4. Putusan
• Disampaikan dalam sidang terbuka
• Perceraian beserta akibatnya berlaku sejak dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat ( kecuali bagi Islam) terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Akibat Putusnya Perkawinan
Terhadap anak dan istri:
o Bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau sesuai dengan keputusan pengadilan
o Mantan suami berkewajiban memberi biaya penghidupan kepada mantan istri
o Hakim dapat menunjuk pihak ketiga bagi anak

Terhadap harta perkawinan:
o Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing
o Harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu dibagi dua untuk suami dan istri

Terhadap status keperdataan dan kebebasan
o Keduanya tidak terikat lagi
o Bebas melakukan perkawinan dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan agama masing-masing. Bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi ada masa tunggu 3 bulan. Hal ini untuk memastikan apakah mantan istri sedang hamil atau tidak.

Perkawinan campuran
? perkawinan yang dilakukan 2 orang yang berbeda kewarganegaraannya.

Perkawinan campuran berakibat pada kewarganegaraan suami/istri dan keturunannya.

HUKUM BENDA
? keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai benda, meliputi pengertian, macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan.

Hukum Benda bersifat tertutup dan memaksa.
Tertutup ? seseorang tidak boleh mengadakan hak kebendaan jika hak tersebut tidak diatur dalam UU
Memaksa ? harus dipatuhi dan dituruti, tidak boleh menyimpang.

Macam-macam benda / barang
1. Benda berwujud dan tidak berwujud
Arti penting pembagian ini adalah, bagi benda berwujud bergerak dilakukan dengan penyerahan langsung benda tersebut, bagi benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Contoh yang menggunakan balik nama : tanah, rumah dsb. Sedangkan bagi bend a tidak berwujud (seperti piutang) bisa dilakukan dengan cara cessie ataupun dengan cara penyerahan surat secara langsung.

2. Benda bergerak dan tidak bergerak
Arti pentingnya pembagian ini terletak pada penguasaan (bezit), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring), serta pembebanan (berzwaring).

Benda Bergerak Benda Tidak bergerak
Penguasaan Orang yang menguasai benda dianggap pemiliknya Orang yang menguasai benda belum tentu adalah pemiliknya
Penyerahan Dilakukan dengan langsung Dilakukan dengan balik nama
Daluarsa Tidak mengenal daluarsa Dikenal daluarsa
Pembebanan Dengan penggadaian Dengan di hypotek, hak tanggungan

3. Benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai
Arti pentingnya pembagian ini terletak pada waktu pembatalan perjanjiannya. Jika dalam perjanjian objeknya adalah benda habis dipakai, apabila terjadi pembatalan perjanjian maka akan terjadi kesulitan untuk pemulihan objek tersebut karena telah terpakai. Maka adri itu, penyelesaiannya adalah dengan cara mengganti dengan benda yang sejenis dan senilai.

4. Benda yang sudah ada dan yang akan ada
Arti pentingnya pembagian ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat,cakap hukum, objek tertentu, dan halal. Jika objek yang dalam perjanjian itu adalah barang yang sudah ada, maka perjanjian sah-sah saja. Sebaliknya apabila ibjek yang di-perjanjikan adalah barang yang akan ada, maka perjanjian itu batal demi hukum.

5. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan
Arti pentingnya terletak pada cara pemindahtanganan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dan diwariskan secara bebas. Tetapi, jika benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan ataupun diwariskan. Contoh benda di luar perdagangan : benda wakaf, narkotika, perdagangan wanita untuk pelacuran, dan lain sebagainya.

6. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Arti pentingnya pembagian terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Contoh benda dapat dibagi : beras, minyak, air, kertas, dll. Sedangkan contoh benda tidak dapat dibagi : binatang, manusia, mobil, rumah, kapal, dll. Suatu benda dikatakan tidak dapat dibagi karena akan berubah nama dan fungsinya.

7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar
Pada benda terdaftar, kepemilikan dapat dilacak dengan mudah sedangkan pada benda tidak terdaftar lebih sulit untuk pembuktian kepemilikan. Contoh benda terdaftar : rumah, mobil, kapal, motor, dll. Benda-benda tersebut ada surat kepemilikannya. Sedangkan contoh benda tidak terdaftar : uang, telepon, kursi, dll.